Blogger Tips and Tricks

Selasa, 16 Desember 2014

Pengertian, Prinsip dan Eksistensi Perdagangan Internasional



Pengertian Perdangangan Internasional
Menurut Sumantoro perdagangan internasional adalah the exchange of goods and services between nations, as used, it generally refers to the total goods and services exchanges among all nations. Intinya mengandung perngertian pertukaran seluruh barang dan jasa antara semua negara/bangsa. Istilah perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang / jasa / dan modal, modal antar penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain.
Adapun pengertian umum dari perdagangan internasional adalah kegiatan – kegiatan perniagaan dari suatu negara asal yang melintasi perbatasan menuju suatu negara tujuan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan perpindahan barang, jasa dan modal tenaga kerja, teknologi (pabrik) dan merek dagang[1].

 Prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional
Adapun prinsip hukum perdagangan internasional yang diatur daalm GATT/WTO, meliputi:
1)      Prinsip Non-Diksriminasi (Non-Discrimination Principle)
Prinsip ini meliputi :
a.       Prinsip most favoured Nation
Semua negara anggota terikat untuk memberikan negara – negara yang lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta menyangkut biaya – biaya lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat terhadap produk yang berasal atau yang ditujukan
b.      Prinsip National Treatment
2)      Prinsip Resiprositas
Prinsip yang mensyaratkan adanya perlakuan timbal balik diantara sesama negara anggota WTO dalam kebijaksanaan perdagangan internasional. Artinya, apabila suatu negara dalam kebijaksanaan perdagangan internasionalnya menurunkan tarif masuk atas produk impor dari suatu negara, maka negara yang mengekspor produk tersebut wajib juga menurunkan tarif masuk untuk produk dari negara pertama tadi[2].
Prinsip ini diterapkan terutama dalam hal terjadinya pertukaran barang antara dua negara secara timbal balik, dan menghendaki adanya kebijaksanaan atau konsesi yang seimbang dan saling menguntungkan antara negara yang satu dengan yang lainnya dalam perdagangan internasional.
3)      Prinsip penghapusan hambatan kuantitatif (prohibition of quantitative rectriction)
Hambatan kuantitatif dalam GATT/WTO adalah hambatan perdagangan yang bukan merupakan tarif atau bea masuk. Termasuk dalam katagori hambatan ini adalah kuota dan pembatasan ekspor secara sukarela. Menyadari bahwa pembatasan kuota cenderung  tidak adil dan dalam prakteknya justru dikriminasi. Oleh karena itu, hukum perdagangan internasional melalui WTO, menetapkan menghendaki transparansi dan menghilangkan jenis hambatan kuantitatif[3].  Jadi, jika ingin melakukan proteksi perdagangan internasional, tidak boleh menggunakan kouta sebagai penghambat, melainkan hanya tarif yang hanya boleh diterapkan.
4)      Prinsip perdagangan yang adil (fairness principles)
Dalam perdagangan internasional, prinsip fairness ini diarahkan untuk menghilangkan praktik – praktik persaingan curang, dalam kegiatan ekonomi yang disebut dengan praktik dumping[4] dan subsidi[5] dalam perdagangan internasional.  
Maka, apabila hal diatas terjadi negara pengimpor yang dirugikan mempunyai hak untuk menjatuhkan sanksi balasan. Sanksi balasan itu adalah berupa pengenaan bea masuk tambahan yang disebut dengan bea masuk dumping yang dijatuhkan terhadap produk – produk yang di ekspor secara dumping dan countervailing duties atau bea masuk untuk barang – barang yang terbukti telah diekspor dengan fasilitas subsidi. 
5)      Prinsip tarif mengikat (binding tarif principles)
Setiap negara anggota WTO harus memenuhi berapapun besarnya tarif yang telah disepakatinya atau disebut dengan tarif mengikat. Pembatasan perdagangan bebas dengan prinsip tarif yang masih ditoleransi, misalnya melakukan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui kenaikan tarif (bea masuk). Penerapan tarif impor mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut[6]:
-  tarif sebagai pajak, adalah tarif terhadap barang impor (pajak barang impor) yang merupakan pengutan oleh negara untuk dijadikan kas negara. 
-   tarif untuk melindungi industri domestik dari praktik dumping yang dilakukan oleh negara pengekspor.
-  tarif untuk memberikan balasan terhadap negara pengekspor yang melakukan proteksi produk melalui praktik subsidi terhadap produk ekspor.

2.3 Eksistensi dan Tujuan Hukum Perdagangan Internasional
Dibuktikan dengan adanya beberapa teori ekonomi pada awal perkembangannya yaitu abad XV dan XVI antara lain :
1.    Teori Merkantilisme :
Teori ini berkembang sebelum adanya teori klasik, teori modern, teori  keunggulan kompetitif. Teori merkantilisme berkembang terutama di negara – negara Eropa abad enam belas dan tujuh bela. Para penganjurnya adalah Sir Josih Child, Thomas Mun, Jean Bodin. Teori ini  menyatakan bahwa perdagangan internasional sebagai instrumen kebijakan nasional. Merkantilisme pada prinsipnya merupakan suatu paham yang menganggap bahwa penimbunan uang, atau logam mulia yang akan ditempa menjadi uang emas ataupun perak haruslah dijadikan tujuan utama kebijakan nasional.
Kebijakan perdagangan menurut M.L. Jhingan, dalam bukunya The Economy of Development and Planing mengatakan, sebagai suatu kebijakan dapat menolang percepatan laju ekonomi adalah dengan cara[7] :
-  memungkinkan negara terbelakang memperoleh bagian lebih besar dari manfaat perdagangan
-    meningkatkan laju pembentukan modal
-    meningkatkan industrialisasi
-    menjaga keseimbangan neraca pembayaran
2. Teori Klasik (Keunggulan Mutlak)
Teori klasik ini berkembang pada abad ke – 18, pelopor teori ini diantaranya Adam Smith. Pandangan ini berpendapat bahwa logam mulia tidak mungkin ditumpuk dengan surplus ekspor karena logam mulia akan mengalir dengan sendirinya melalui perdagangan internasional. Dalam teori ini, menginginkan tidak adanya campur tangan pemerintah dalam perdagangan bebas, karena perdagangan bebas akan membuat orang berkerja keras untuk kepentingan negaranya sendiridan sekaligus mendorong terciptanya spesilisasi[8]. Keunggulan ini berdasarkan spesialisasi produksi dan mengekspor barang. Jika negara yang mengimpor barang berarti tidak memiliki keunggulan mutlak.
Contoh[9] : Negara Z dapat menghasilkan produk A 1000 unit dalam sehari, sedangkan Negara K hanya 800 unit dalam sehari, maka dapat dikatakan Negara Z mempunyai keunggulan mutlak dalam menghasilkan barang A. Dilihat dari jam kerja, Negara K dapat menyelesaikan 20 unit dalam 1 jam, sedangkan Negara Z hanya 15 unit dalam 1 jam, maka Negara K mempunyai keunggulan mutlak dalam produksi produk B.
3. Teori Modern (Teori Keunggulan Komparatif)
Pada awal abad ke - 19, ricardo mencoba menyakinkan kawan – kawan senegaranya tentang manfaat dan keuntungan dari perdagangan internasional. para penganjur perdagangan internasional pada abad itu, yang bebas dihadapkan kepada suatu persoalan besar. Perdagangan terhambat oleh berbagai pajak dan larangan untuk mengekspor dan mengimpor[10]. Demikian pula halnya dengan argumentasi kaum merkantilis yang berkembang sebagai dalih dari adanya retriksi tersebut. Ricardo bukan orang pertama yang menentang keortodokankaum merkantilis. Ricardo mengungkapkan hukum keunggulan komparatif, yaitu bahwa setiap negara memiliki keunggulan komparatif dalam sesuatu dan memperoleh manfaat dengan memperdagangankannya untuk ditukar dengan barang yang lain[11].
Teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa Perdagangan Internasional sebagai salah satu bagian dari keunggulan komparatif. Berbeda dengan teori keunggulan absolut yang mengutamakan keunggulan absolut dalam produksi tertentu yang dimiliki oleh suatu negara dibandingkan dengan negara lain, teori ini berpendapat bahwa perdagangan internasional dapat terjadi walaupun satu negara tidak mempunyai keunggulan absolut, asalkan harga komparatif di kedua negara berbeda. Ricardo berpendapat sebaiknya semua negara lebih baik berspesialisasi dalam komoditi-komoditi di mana ia mempunyai keunggulan komparatif dan mengimpor saja komoditi-komoditi lainnya.
Teori ini menekankan bahwa perdagangan internasional dapat saling menguntungkan jika salah satu negara tidak usah memiliki keunggulan absolut atas suatu komoditi seperti yang diungkapkan oleh Adam Smith, namun cukup memiliki keunggulan komparatif di mana harga untuk suatu komoditi di negara yang satu dengan yang lainnya relatif berbeda.
Tujuan hukum perdagangan internasional sebenarnya tidak berbeda dengan tujuan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, 1947) yang termuat dalam Preambule-nya. Tujuan tersebut adalah:
·       untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya.
·       untuk meningkatkan volume perdaganan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara;
·       meningkatkan standar hidup umat manusia; dan
·       meningkatkan lapangan tenaga kerja.
Tujuan lainnya yang juga relevan adalah:
·       untuk mengembangkan sistem perdagangan multilateral, bukan sepihak suatu negara tertentu, yang akan mengimplementasikan kebijakan perdagangan terbuka dan adil yang bermanfaat bagi semua negara; dan
·       meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang.
4. Teori Keunggulan Kompetitif
Menurut M. Porter, dalam persaingan global saat ini suatu bangsa atau negara yang memiliki competitive advantage of nation dapat bersaing di pasar internasional bila memiliki empat faktor penentu yaitu[12]:
 









Factor conditions adalah sumber daya (resources) yang dimiliki oleh suatu negara atas lima katagori :
  1. Human resources (SDM)
  2. Physical resources (SDA)
  3. Knowledge resources (IPTEK) atau (SDT)
  4. Capital resources (Permodalan) atau (SDC)
  5. Infrastructure resources (Prasarana) atau (SDI)
Adapun yang dimaksud dengan demand condition tersebut terdiri atas :
  1. Composition Of Home Demand (Komposisi Kebutuhan Negara)
  2. Size And Pattern Of Growth Of Home Demand (Ukuran Dan Pola Pertumbuhan Kebutuhan Negara)
  3. Rapid Home Market Growth (Pertumbuhan Cepat Pasar Dalam Negeri)
  4. Trend Of Internasional Demand (Kecenderungan Pada Kebutuhan Internasional)
Untuk menjaga dan memelihara kelangsungan keunggulan daya saing, maka perlu selalu dijaga kontak dan koordinasi dengan pemasok (supplier), terutama dalam menjaga value chain. Strategi perusahaan, struktur organisasi modal perusahaan dan kondisi persaingan di dalam negeri merupakan faktor – faktor yang akan menentukan dan mempengaruhi competitive advantage perusahaan[13]. Rivalry yang berat di dalam negeri biasanya justru akan lebih mendorong perusahaan untuk melakukan pengembangan produk dan teknologi, peningkatan produktivitas, efisien dan efektivitas serta peningkatan kualitas produk dan pelayanan.


[1] Hadi Prayitno dan Budi Santoso. Ekonomi Pembagunan cet.I. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), 257
[2] Muhammad  Sood. Hukum perdagangan internasional. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),  45
[3] Muhammad  Sood. Hukum perdagangan internasional. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),  46
[4] Dumping adalah kegiatan yang dilakukan oleh produsen atau pengekspor yang melakukan penjualan barang di luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari harga normal produk yang sejenis di negara pengimpor sehingga menimbulkan kerugian pada negara pengimpor.
[5] Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pengekspor / produsen dalam negeri, baik berupa bantuan modal, keringanan pajak dan fasilitas lainnya.
[6] Ibid, 48
[7] Yanuar Ikbar . Ekonomi Politik Internasional Implementasi Konsep dan Teori 2. (Bandung: Refika Aditama, 2009), 133
[8] Apridar. Ekonomi Internasional. Sejarah, Teori, Konsep dan Permaslahan dalam Aplikasinya. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 88
[9] Ibid, 89
[10] Peter H. Lindert dan Charles P. Kindleberger. Ekonomi internsional alih bahasa Burhanuddin Adbullah. (Jakarta: Erlangga, 1995), 17
[11] Ibid, 23
[12] Apridar. Ekonomi Internasional. Sejarah, Teori, Konsep dan Permaslahan dalam Aplikasinya. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 104
[13] Apridar, Apridar. Ekonomi Internasional. Sejarah, Teori, Konsep dan Permaslahan dalam Aplikasinya. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 105

Selasa, 09 Desember 2014

Hukum Adat dalam Yurisprudensi



BAB I
PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang
Istilah hukum adat adalah istilah dalam bahasa belanda adatrecht[1].  Berdasarkan pendapat ter haar dalam pidato dies natalis rechthogeschool - batavia 1937 yang berjudul het adatrecht van nederlandsch indie in wetenchap, pracktijk en onderwijs menyatakan bahwa[2]:
Terlepas dari bagian hukum adat yang tidak penting,  terdiri dari peraturan desa, dab surat perintah raja, maka hukum adat itu adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan - keputusan dengan penuh wibawa dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja,  artinya bahwa tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. dengan demikian dapat dikatan bahwa hukum adat yang berlaku itu hanyalah diketahui dan dikenai dari putusan – putusan para fungsionaris hukum dalam masyarakat itu, kepala – kepala, hakim - hakim, rapat – rapat desa, wali tanah, pejabat – pejabat agama, dan pejabat – pejabat desa, sebagaimana hal itu diputuskan   di dalam dan di luar sengketa resmi, putusan – putusan mana yang langsung tergantung dalam ikatan – ikatan struktural dan nilai - nilai dalam masyarakat, dalam hubungan satu sama lain, dan ketentuan timbal balik.

Berdasarkan pendapat tersebut melahirkan sebuah teori keputusan. Maka, hukum adat dapat diartikan sebagai seluruh keputusan para pejabat hukum, baik hakim desa, kerapatan desa, hakim, pejabat agama dan pejabat desa yang memiliki kewajiban dan dipatuhi secara serta merta oleh masyarakat hukum adatnya. Keputusan tersebut memiliki nilai kerohanian, nilai – nilai kemasyarakat yang hidup dalam sebuah persekutuan hukum adat[3].
Keputusan yang ambil oleh hakim dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi yang disebut dengan yurisprudensi. Sebelum hakim menjatuhkan keputusannya dalam menyelesaikan masalah tersebut, hakim berpedoman pada hukum tertulis, jika dalam hukum tertulis  tidak ditemukan penyelesaiannya, maka hakim dapat mencari penyelesaian dalam  hukum tidak tertulis atau dalam hal ini disebut juga hukum adat. Dimana dalam hukum adat terdapat sebuah hukum yang hidup dimasyarakat dan masyarakat  dalam berperilaku masih berpedoman pada hukum adat itu.
Jika hukum adat yang dipakai dalam keputusan hakium atau yurisprudensi akan terkesan lebih relevan karena kehidupan yang dijalani masyarakat itu sendiri. Dikarenakan hukum adta tersebut telah menjadi nilai – nilai di masyarakat yang dianut dan dihormati, yang paling penting hukum adat tersebut melekat dan berkembang mengikuti zaman. Sehingga mampu menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya.
1.2  Rumusan Masalah
- Apa pengertian hukum adat ?
- Apa hubungan hukum adat dan yurisprudensi?

1.3  Tujuan
Mengetahui bagaimana hukum adat menjadi sumber dari yurisprudensi.


2.1 Pengertian Hukum Adat
Soepomo berpendapat bahwa istilah hukum adat digunakan sebagai sinonim dari hukum tidak tertulis dalam peraturan legistatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan – badan Negara, dewan propinsi dan sebagainya yang timbul karena putusan – putusan hakim, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota – kota maupun di desa – desa, semua ini merupakan adat atu hukum yang tidak tertulis menurut pasal 32 UUDS 1950[4].

2.2 Pengertian Yurisprudensi
Kata Yurisprudensi berasal dari bahasa latin Yurisprudentia yang diambil dari kata Yuriprudens yang artinya adalah sarjana hukum. Secara umum Yurisprudensi berarti peradilan dan secara khusus berarti ajaran hukum yang tersusun dari dan di dalam peradilan, yang kemudian dipakai sebagai landasan hukum[5].
Menurut Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa yurisprudensi berarti peradilan pada umumnya yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Di samping itu, yurisprudensi dapat pula berarti ajaran hukum atau doktrin yang dimuat dalam putusan[6].
Dengan demikian, yurisprudensi adalah merupakan sumber hukum lain yang dapat membantu pembentukan hukum. Karena itu, yurisprudensi yang lahir dari adanya putusan hakim dalam suatu kasus tertentu dapat dijadikan dasar hukum atau sumber hukum untuk menyelesaikan kasus – kasus yang serupa di kemudian hari[7].

2.2.1 Jenis – Jenis Yurisprudensi
1. Yurisprudensi tetap, ialah keputusan hakim yg terjadi karena rangkaian keputusan yang serupa dan dijadikan dasar atau patokan untuk memutuskan suatu perkara. (standart arresten)
2. Yurisprudensi tidak tetap, ialah keputusan hakim terdahulu yang bukan menjadi dasar bagi pengadilan.

2.3 Eksistensi Hukum Adat dalam Hukum Nasional
Dari sudut pandang sejarah dan budaya, masyarakat indonesia adalah masyarakat yang agraris dan hingga saat ini walaupun industrialisasi sudah menjadi tuntutan dari masyarakat di era modernisasi, namun sebagian besar dari masyarakat indonesia masih mempertahankan hukum adat sebagai hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari – hari. 
Eksistensi hukum adat dan masyarakat adat dalam persaingan global, maka hukum adat sebagai bagian hukum yang hidup haruslah ada dan hidup secara berdampingan dengan hukum nasional yang ada. Ada empat syarat yuridis diberlakukan bagi eksistensi hukum adat, yaitu:
1.    Sepanjang masih hidup
Kita tidak semata – mata melakukan pengamatan dari luar, melainkan juga dari dalam, dengan menyelami perasaan masyarakat setempat (pendekatan partisipatif). Selama hukum adat masih berkembang dalam masyarakat sebagai hukum sehari – hari, maka hukum adat ini dapat digunakan hakim sebagai salah satu pertimbangan saat memutuskan perkara atau masalah.
2.    Sesuai dengan perkembangan masyarakat
Syarat ini mengandung resiko untuk memaksakan kepentingan raksasa atas nama “perkembangan masyarakat”. Tidak memberi peluang untuk membiarkan dinamika masyarakat setempat berproses sendiri secara bebas[8]. Ini berarti, hukum adat harus sesuai dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat dan bukan hukum yang berkembang karena adanya perubahan yang dilakukan oleh sekelompok atau pembangunan ataupun gerakan sosial masyarakat.
3.    Sesuai dengan prinsip NKRI
Kelamahan paradigma ini melihat NKRI dan masyarakat adat sebagai dua antitas (wujud) yang berbeda dan berhadap – hadapan.
4.    Diatur dalam undang – undang 
Pengertian diatur dalam undang- undang berarti bahwa pengaturan masyarakat hukum adat tidak harus dengan satu undang-undang tersendiri, tetapi dapat diatur dalam suatu undang-undang yang terkait, misalnya undang-undang tentang pemerintahan daerah.Di dalam undang- undang tersebut,di samping kriteria kesatuan masyarakat hukum adat,juga harus diatur hak-hak masyarakat hukum adat,lembaga yang berwenang menentukan serta bagaimana mekanisme penentuannya.
Dewasa ini, pemerintah indonesia masih mengabaikan hak – hak masyarakat hukum adat dan tidak diberikan kesempatan pengelolaan hutan di daerah tempat tinggal mereka. Padahal landasan konstitusi tentang masyarakat hukum adat sudah lama ada. Dalam UUD 1945 pasal 18 B ayat 2, Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang – Undang[9]. 

2.4 Hubungan Hukum Adat dengan Yurisprudensi
Sistem hukum yang berlaku bagi bagian terbesar dari masyarakat indonesia adalah hukum adat. Ini dibuktikan bahwa sebagian besar masyarakat indonesia masih banyak tunduk pada hukum adat, walaupun untuk bidang – bidang tertentu dari hukum adat itu[10]. Artinya, masyarakat menganggap bahwa hukum yang menjadi patokan untuk berperilaku adalah hukum adat.
Kalau dalam hukum adat juga berlaku secara prespektif , hukum adat menjadi dasar bagi keputusan – keputusan badan – badan peradilan resmi atau peraturan perundang – undangan, yang mengakui hukum adat sebagai dasarnya. Namun, sebaliknya juga membatasi berlakunya hukum adat, misalnya Undang – undang No. 5 Tahun 1960 atau dikenal dengan undang – Undang Pokok Agraria.
Undang – undang ini merupakan seperangkat kaidah hukum tertulis yang sah secara yuridis, tetapi masih menjadi pernyataan tentang keefektifannya dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum adat masih tetap berlaku secara deksriptif, secara prespektif, berlakunya dibatasi.
Hukum adat masih bersifat deksriptif, karena peraturan dalam hukum adat seperti perundang – undangan yang berlaku secara yuridis formal belum tentu dianggap adil, meskipun hukum adat dianggap sebagai hukum yang hidup. Sebab, ada hukum adat yang diberlakukan secara paksa oleh penguasa adat, ada hukum yang diberlakukan secara kolektiva, ada yang secara sukarela mentaati hukum adat oleh masyarakat.
Konsep yuridis masyarakat adat indonesia dapat ditinjau dari kewenangan hak ulayat masyarakat adat ke luar dan ke dalam. Hak ulayat ke dalam dapat diartikan bahwa hanya masyarakat adatlah yang dapat melakukan perbuatan hukum di lingkungan hukumnya dan dapat mengambil keuntungan dari lingkungan adatnya.
Kewenangan ke luar masyarakat hukum adat dapat diartikan sebagai pernyataan bagi pihak luar masyarakat hukum adat tersebut untuk tidak mengambil keuntungan terhadapnya[11].  Maka dapat disimpulkan bahwa kewengan hukum muncul bagi masyarakat adat untuk melakukan perbuatan hukum sebatas pada wilayah kesatuan.
Dalam pengertian yurisprudensi yang dikemukakan oleh Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata, bahwa putusan yang dijatuhkan merupakan kasus yang berhubungan dengan perkembangan hukum perkembangan hukum, sehingga perkara yang diputus berkaitan erat dengan perubahan sosial dan kondisi ekonomi[12]. Ini berarti hakim selalu mengambil keputusan menurut putusan – putusan dalam perkara yang sama dimasa lalu, maka hakim telah berperilaku hukum adat.

2.4.1 Hukum Adat dalam Peradilan 
Dalam pasal 25 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004, yang menegaskan putusan pengadilan[13]:
1.        harus memuat pasal – pasal peraturan perundang – undangan yang bersangkutan atau,
2.        sumber hukum tidak tertulis.
Dipertegas lagi dalam Pasal 27 ayat 1 serta dalam penjelasannya yang mengatakan, oleh karena indonesia masih mengenal hukum tidak tertulis, hakim berfungsi perumus dan penggalinya dari nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu, hakim harus terjun ke tengah – tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum.
Dalam melaksanakan pemeriksaan perkara berdasarkan pasal 75 ayat 3 dan ayat 6 RR lama, Hakim dapat mengesampingkan hukum adat apabila:
- hukum adat itu bertentangan dengan dasar – dasar keadilan yang umum diakui, atau
- jika tidak ada aturan hukum adatnya maka dasar – dasar hukum Eropah dapat dipakai sebagai pedoman.

2.4.2   Hukum Adat Kurang Menjamin Kepastian Hukum
Ada golongan yang berpendapat bahwa memandang hukum adat sebagai hukum yang sudah ketinggalan yang harus ditinggalkan dan diganti dengan peraturan – peraturan hukum yang lebih modern. Berbagai argumen yang dikemukakan untuk memperkuat pendapat golongan ini diantaranya[14]:
a)    hukum adat adalah hukum dari rakyat yang masih primitif sehingga tidak seyogianya untuk dijadikan dasar dan diberlakukan kepada mereka atau masyarakat yang sudah maju yang pada umumnya hanya kita jumpai pada masyarakat pedesaan yang hidupnya jauh dari kota besar. Hukum adat tumbuh dan berkembang di Desa, sedangkan di kota banyak ditinggalkan.
b)   Hukum adat yang bersendikan atas tradisi banyak menghambat perkembangan kemajuan masyarakat karena hukum adat dengan segala sifat kekolotannya sukar untuk menerima proses pembaharuan dan menerima hal- hal yang banyak diperlukan dalam kehidupan modern dan tidak cocok dengan keadaan modern.
c)    Hukum adat yang sifatnya tidak tertulis adalah kurang memberikan jaminan kepastian hukum bilamana dibandingkan dengan ketentuan- ketentuan hukum yang tertulis, karena sulit untuk diketahui kaidah- kaidah nya.

2.5 Cara Menyelesaikan Konflik pada Masyarakat Adat
Sengketa dan konflik merupakan sebuah fenomena sosial di dalam pergaulan di masyarakat. Dalam masyarakat adat, konflik yang timbul biasanya diselesaikan dengan cara – cara perdamaian. Menurut Nader dan Todd, ada beberapa cara / tahapan yang biasa dilakukan seseorang dalam menyelesaikan konflik / sengketa yang dihadapinya, yaitu[15]:
1.    Membiarkan Saja
Dalam tahapan ini, pihak yang merasa diperlakukan tidak adil.dirugikan gagal dalam upaya menekan tuntutannya. Ia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalah / isu yang menimbulkan tuntutannya dan ia meneruskan hubungan – hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya.
2.    Mengelak
Pada tahap ini, pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan – hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut.
3.    Paksaan
Tahapan selanjutnya, yaitu paksaan dimana salah satu pihak memaksakan pemecahan kepada pihak lain.
4.    Perundingan
Pada tahapan perundingan, dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan dan permasalahan yang mereka hadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat, tanpa adanya pihak ketiga yang mencampuri.
5.    Mediasi
Dalam cara ini, pihak ketiga yang membantu kedua pihak yang berselisih pendapat untuk menentukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh pihak kedua yang bersengketa atau ditunjuk oleh orang yang berwenang untuk itu.
6.    Abritrase
Kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan arbitrator.
7.    Peradilan
Pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat dan menegakkan keputusan itu artinya bahwa keputusan berupa pelaksanaan.

2.6 Hukum Adat dalam Yurisprudensi
Hukum adat itu baru mempunyai nilai hukum bilamana ia dilahirkan melalui yurisprudensi karena adanya penetapan tersebut maka kaidah adat memperoleh sanksi hukum untuk dapat dipertahankan melalui pengadilan sebagaimana pendapat Soepomo yang memberikan pengertian bahwa hukum yang timbul karena putusan – putusan hakim[16].
Kedudukan hukum adat dalam yurisprudensi tidak dapat kita temui adanya ketentuan yang tegas oleh karena yurisprudensi di lapangan hukum adat telah merupakan dan membimbing perkembangan hukum adat sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam keputusan mengenai hukum adat dalam putusan hakim disebutkan[17] :
a.       Hendaklah hukum adat kekeluargaan dan kewarisan lebih dikembangan kearah hukum yang bersifat bilateral / parental  memberikan kedudukan yang sederajat antara pria dan wanita.
b.      Dalam rangka pembinaan hukum perdata nasional, hendaklah diadakan publikasi yurisprusdensi yang teratur dan tersebar luas.
c.       Dalam hal terdapat pertentangan antara perundang – undang dan hukum adat hendaknya hakim memutuskan berdasarkan undang – undang bijaksana.
d.      Demi terbinanya hukum perdata nasional yang sesuai dengan politik hukum negara kita, diperlukan hakim – hakim yang berorientasi kepada pembinaan hukum.
e.       Perdamaian dan kedamaian adalah tujuan tiap masyarakat karena itu tiap sengketa hukum hendaklah diusahakan didamaikan.



[1] Bushar Muhamnad. Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar Ct. II (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2002), 1
[2] Ibid, 8
[3] Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad. Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 10
[4] Bushar Muhammad. Asas – Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar, cet II (Jakarta : Pradya Paramitha, 2002), 1
[5] Hilman Hadikusuma. Peradilan Adat di Indonesia. (Jakarta: Miswar, 1989),  35
[6] Sudikno Mertokusumo. Sejarah Peradilan dan Perundang – Undangannya di Indonesia Sejak 1942. (Yogyakarta: Liberti, 1983), 179
[7] Dewi Wulansari. Hukum Adat Indonesia: SuatuPengantar. (Bandung: PT Refika Aditama, 2012) 132
[8] Satjipto Raharjo. Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perpekstif Sosiologi Hukum. Dalam buku “Masyarakat Hukum Adat : Inventarisasi dan Perlindungan Hak, (Jakarta: KOMNAS HAM, MK dan Departemen dalam Negeri, 2005),
[9] http://www.antaranews.com/berita/452714/komnas-ham-masyarakat-hukum-adat-kehilangan-haknya
[10] Soejono Soekanto. Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di indonesia. (Jakarta: Kurnia Esa, 1982), 13
[11] Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia. (Jakarta: Djambatan,  2003), 187
[12] Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata : tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 830
[13] Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata : tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 826
[14] Abdurrahman. Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional.  (Bandung: Alumni, 1978), 103 - 104
[15] T.O Ihromi. Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai. (Jakarta: Obor Indonesia, 2001), 210-211
[16] Soepomo. Kedudukan Hukum Adat dikemudian hari. (Yogyakarta: Pustaka Rakyat, 1947), 30
[17] Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional.  (Bandung: Alumni, 1978), 130