Rabu, 19 Juni 2013

Asas Hukum Akad (Muamalah)




BAB I
PENDAHULUAN
  1. Latar Belakang
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat, yang selalu mengadakan kontak dengan manusia lainnya dalam bentuk muamalah. Contohnya, Manusia selalu melakukan jual beli untuk mendapatkan barang – barang yang dibutuhkan untuk memenuhi kehidupannya. Hubungan antar sesama manusia khususnya dalam bidang harta kekayaan biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad).
Sebuah perjanjian (akad) dilakukan manusia hampir setiap hari, seperti sewa menyewa, jual beli, dan lain sebagainya. Sebuah akad mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu akad. Singkatnya dapat dikatakan bahwa hukum perjanjian islam memegang peranan penting  dalam pelaksanaan muamalah yang menyangkut ekonomi islam.

  1. Rumusan Masalah
Dalam masalah utama kali ini, dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:
·        Apa pengertian akad?
·        Apa saja yang termasuk dalam rukun dan syarat melakukan akad?
·        Apa saja klasifikasi dari asas dalam akad?

  1. Tujuan
Mengetahui Asas akad dalam Islam, dengan rukun dan syarat yang benar – benar sesuai dengan hukum Islam dalam berakad (melakukan perjanjian).


BAB II
PEMBAHASAN
  1. Pengertian Akad .
Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia, dan akad dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al – ‘aqd,  yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar - rabt)[1].
    الرَّبْطُ هُوَ جَمْعُ طَرْفَى حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدُهُمَا بِالآخَرِ حَتَّى يَتَّصِلاَ فَيُصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ
Artinya : “Rabath (mengikat) yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung  lalu keduanya menjadi satu benda”.
Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi akad, sebagai berikut:
1.      Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada obyek akad[2].
2.      Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar[3] mengatakan, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyaknya.
            Dari definisi kedua pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu:
(1) akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.
(2)  akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern.
(3) tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Tujuan akad untuk akad bernama[4] sudah ditentukan secara umum oleh Pembuat Hukum, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama[5]  ditentukam oleh pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad.
Dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 dikemukakan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
  1. Rukun dan Syarat Akad
a.       Rukun Akad
Rukun adalah unsur – unsuryang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur – unsur tersebut yang membentuknya.Berikut ini beberapa Rukun yang membentuk akad:
1.   Para pihak yang membuat akad (al – ‘aqidan)
      Rukun pertama akad adalah adanya para pihak yang membuat akad, para pihak harus memenuhi dua syarat; (1) memiliki tingkat kecakapan hukum yang disebut tamyiz, dan (2) adanya berbilang pihak (lebih dari satu pihak), suatu akad tidak mungkin tercipta jika hanya ada satu pihak saja.
2.   Pernyataan kehendak para pihak (Shighat al-aqad)
                    Rukun kedua akad adalah pernyataan kehendak para pihak mempunyai dua syarat: (1) adanya persetujuan ijab (penawaran) dan qobul (penerimaan) yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat dan (2) persesuaian kehendak (kata sepakat) itu dicapai dalam satu majelis yang sama (kesatuan majelis akad). Hal ini harus dicapai tanpa adanya paksaan atau secara bebas.
3.      Obyek Akad (Al-ma`qud alaih/mahallul -`aqad)
Rukun ketiga akad adalah Obyek akad yang mempunyai syarat: (1) objek akad dapat diserahkan dan dapat dilaksanakan, (2) objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) objek akad dapat ditransaksikan, artinya dapat diserahkan. Tidak menimbulkan atau mengandung ghoror dan bebas dari riba.
4.     Tujuan akad (Maudhu` al-`aqad)
Tujuan akad ini ditandai dengan beberapa karateristik: (1) bersifat objektif, (2) menentukan jenis tindakan hukum, (3) merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum, bahwa ia membentuk sasaran hukum. 
Rukun akad yang utama adalah ijab qabul, syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subjek dan objek dari suatu perjanjian. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ijab dan qabul mempunyai akibat hukum adalah:
1.      Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur yang tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinyaa. Dengan lata lain dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek perjanjian.
2.      Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir.
                  Rukun yang disebutkan di atas harus ada untuk terjadinya akad. Para ahli hukum sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk subtansi sesuatu. Akan tetapi, ketika pengertian itu diterapkan secara nyata kepada akad, terjadi perbedaan tentang unsur mana saja yang merupakan bagian yang membentuk akad.
                  Bagi mazhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur – unsur pokok yang membentuk akad. Menurut mazhab ini, akad adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing – masing pihak. Rukun hanyalah subtansi internal yang membentuk akad, yaitu ijab dan kabul saja.  
b.      Syarat Akad
Syarat – Syarat yang terkait dengan rukun akad ini disebut syarat terbentuknya akad, ada 8 yaitu:
1.      tamyiz
2.      berbilang pihak
3.      persetujuan ijab (penawaran) dan qobul (menerima)
4.      kesatuan majelis akad
5.      obyek akad dapat diserahkan
6.      obyek akad tertentu atau dapat ditentukan
7.      obyek akad dapat ditransaksikan
8.      tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak.

Jika dilihat dari Syarat – Syarat keabhasan Akad, Syarat – Syaratnya dibedakan menjadi dua yaitu, syarat – syarat  keabhasan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat – syarat keabhasan khusus yang berlaku bagi masing – masing aneka akad khusus. Rukun pertama, yaitu para pihak, dengan 2 syarat terbentuknya, yaitu tamyiz dan berbilang pihak, tidak memerlukan sifat penyempurna.
Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, dengan kedua syaratnya, juga tidak memiliki sifat penyempurna, namun menurut mayoritas ahli hukum Islam syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan penyempurna yaitu, persetujuan ijab dan kabul itu harus dicapai secara bebas tanpa paksaan. Rukun ketiga, yaitu obyek akad, dengan tiga syaratnya menerlukan sifat penyempurna.

  1. Asas – Asas Hukum Akad (Perjanjian) Islam
a.   Al-hurriyah (kebebasan)
Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjia atau akad, bebas menentukan objek perjanjiandan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian dikemudian hari.
Asas kebebasan berkontrak di dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam, dalam membuat perjanjian tidak boleh ada paksaan, kekhilafan, dan penipuan.
b.      Al-musawah (persamaan atau kesetaraan).
Asas ini mengandung pengertian bahwa pihak-pihak mempunyai kedudulan yang sama, sehingga dalam menentukan term and condition dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.
c.       Al-`adalah (keadilan).
Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian meuntut para pihak untuk melakukan yang benardalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.
d.      Ar-ridha (kerelaan).
Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yangdilakukan harus atas berdasarkan kerelaan masing-masing pihak, haurs didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan,penipuan,
e.       Ash-shidiq (kebenaran dan kejujuran).
Bahwa sisalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian, perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebohongan memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.
f.       Al-kitabah (tertulis).
Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.

  1. Klasifikasi Akad 
Adapun klasifikasi hukum perjanjian Islam adalah sebagai berikut:
1.      Akad dilihat dari segi keabsahannya, terdiri dari :
a.     Akad shahih, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum yang ditimbulkan itu berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.
b.     Akad tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.
2.      Akad yang dilihat dari sifat mengikatnya, terdiri dari :
a.     Akad yang mengikat secara pasti, artinya akad yang tidak boleh di-fasakh
b.   Akad yang mengikat secara tidak pasti, yaitu akad yang dapat di-fasakh oleh satu pihak atau kedua pihak.
3.      Akad dilihat dari bentuknya, terdiri dari :
a.    Akad tifak tertulis, yaituakad yang dibuat secara lisan saja dan biasanya terjadi pada akad yang sederhana.
b.    Akad tidak tertulis, yaitu akad yang dituangkan dalam bentuk tulisan/akta, akad yang dibuat secara tertulis biasanya untuk melakukan perjanjian-perjanjian yang komplek atau menyangkut kepentingan publik.
4.      Akad dalam sektor ekonomi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
a.      Akad tabarru, adalh jenis akad yang berkaitan dengan transaksi nonprofit, yang termasuk dalam akad tabarru ini antara lain al-qard, ar-rahn, hiwalah, wakalah, hibah, hadiah, waqaf, dan sadaqah.
b.    Akad mu`awadah, yaitu akad yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan berupa keuntungan, atau dengan kata lain menyangkut transaksi bisnis yang bermotif untuk memperoleh laba/profit oriented. Yang termasuk akad mu`awadah antara lain adalah akad yang berdasarkan prinsip jual beli (al-bay Al-Murabahah dengan mark up, akad salam dan akad isthisna), akad yang berdasarkan prinsip bagi hasil (Al-mudharabah dan Al-musyarakah), akad yang berdasarkan prinsip sewa menyewa (ijarah wa isthisna).


BAB III
PENUTUP

Kesimpulan:

Akad adalah pertemuan ijab dan qobul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya

Rukun Akad
1.   Para pihak yang membuat akad (al – ‘aqidan)
2.   Pernyataan kehendak para pihak (Shighat al-aqad)
3.      Obyek Akad (Al-ma`qud alaih/mahallul -`aqad)
4.     Tujuan akad (Maudhu` al-`aqad)

Syarat – Syarat Akad
1.      tamyiz
2.      berbilang pihak
3.      persetujuan ijab (penawaran) dan qobul (menerima)
4.      kesatuan majelis akad
5.      obyek akad dapat diserahkan
6.      obyek akad tertentu atau dapat ditentukan
7.      obyek akad dapat ditransaksikan
8.      tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak.

Asas dalam sebuah Akad :
b.      Al-musawah (persamaan atau kesetaraan).
a.   Al-hurriyah (kebebasan)
c.       Al-`adalah (keadilan).
d.      Ar-ridha (kerelaan).
e.       Ash-shidiq (kebenaran dan kejujuran).
f.       Al-kitabah (tertulis).


DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Syamsul. 2007. Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
Abdulkadir, Muhammad. 1986. Hukum Perjanjian. Bandung : Alumni
Lubis, Arsyad Thalib. 1963. Ilmu Fiqih. Medan : Islamiyah.
Pasaribu, Chairuman, dan suhrawardi., 1994. Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta : Sinar Grafika. 
Subekti. 1990. Hukum Perjanjian, Cetakan XII. Jakarta : PT. Intermasa.
Zulkifli, Suharto. 2003. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah. Jakarta : Zikrul Hakim
Suhendi, Hendi. 2010. Fiqih Muamalah. Jakarta : Rajawali Pers.
Anshori, Abdul Ghafur. 2006. Pokok - Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Yogyakarta : Citra Media.


[1]  Ahmad Abu Al-fath, 1913. Kitab Muamalat fi asy-Syari’ah al-islamiyah wa al-Qawanin al-Mishriyyah. hlm. 139
[2]  Basya , 1403/1983. Mursyid al-Hairan ila Ma’rifah Ahwal al-Insan, hlm. 49
[3]  Syamsul Anwar, 2007. Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat. hlm. 68
[4]  Akad bernama ialah akad yang telah ditentukan namanya oleh Pembuat Hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya. Contohnya: jual beli (al-ba’i), sewa menyewa)
[5]  Akad tidak bernama ialah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab – kitab fikih, dan akad ini tidak ada pengaturan yang mengenainya